Sejak bangku Sekolah Dasar, telinga kita telah diakrabkan dengan sebuah dogma luhur: Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Ia adalah rumah besar bagi lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan beragam agama yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Di atas kertas dan dalam pidato-pidato kenegaraan, Pancasila dianggap sebagai salah satu produk berpikir yang luar biasa. Meski orang kita sendiri yang memujinya. heheh    

Namun, jika kita rehat sejenak menepikan romantisasi sejarah dan melihat realitas sosial hari ini, sebuah pertanyaan menggugat muncul ke permukaan: Jika Pancasila memang sakti sebagai perekat, mengapa masyarakat kita justru terasa semakin terkotak-kotak?

Melihat Indonesia hari ini seperti melihat sebuah kain tenun yang indah, namun benang-benangnya mulai rapuh dan saling menjauh. Kita menyaksikan polarisasi politik yang akut, konflik berbasis agama yang tak kunjung padam, diskriminasi terhadap minoritas, hingga jurang ekonomi yang memisahkan si kaya dan si miskin secara ekstrem. Indonesia tidak sedang baik-baik saja; kita sedang terjebak dalam sekat-sekat primordialisme, kelas sosial, dan kepentingan politik partisan. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ada yang salah dengan Pancasila, ataukah kita yang gagal menerjemahkannya?

Romantisme Historis vs. Realitas Pragmatis

Untuk memahami paradoks ini, kita harus melihat bagaimana Pancasila diposisikan sepanjang sejarah. Pancasila lahir dari rahim keberagaman sebagai sebuah pandangan atau cara hidup (modus vivendi)—sebuah kesepakatan luhur untuk hidup bersama. Bung Karno menggali nilai-nilainya dari bumi Nusantara sendiri, menjadikannya sebuah philosophische grondslag (dasar filsafat) yang inklusif.

Namun, dalam perjalanannya, Pancasila kerap mengalami penyempitan fungsi.

Zaman Orde Baru: Pancasila diubah menjadi alat gebuk politik melalui indoktrinasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Siapa pun yang mengkritik pemerintah dicap "anti-Pancasila". Akibatnya, Pancasila kehilangan kesuciannya dan dipandang dengan rasa curiga oleh masyarakat sebagai instrumen kekuasaan.

Era Reformasi hingga Hari Ini: Kita melihat fenomena "komodifikasi Pancasila". Pancasila kerap kali hanya menjadi jargon kosmetik. Slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" riuh digelorakan di media sosial, namun di dunia nyata, intoleransi tetap subur. Pancasila direduksi menjadi sekadar hafalan seremonial di hari lahirnya setiap 1 Juni, sementara nilai-nilainya absen dalam kebijakan publik dan perilaku sehari-hari.

Ketika Pancasila hanya berhenti sebagai teks mati dan alat retorika politik, maka ia kehilangan daya ikatnya. Kekosongan nilai inilah yang kemudian diisi oleh identitas-identitas sektarian—entah itu agama, suku, maupun golongan—yang menawarkan ikatan yang terasa lebih "nyata" bagi masyarakat. Di sinilah kotak-kotak sosial itu mulai terbangun kokoh.

Anatomi Indonesia yang Berkotak-Kotak

Mengapa kita dengan sangat mudah terkotak-kotak? Ada tiga faktor utama yang mengerdilkan fungsi Pancasila sebagai pemersatu dalam realitas kontemporer:

Politisasi Identitas (Demokrasi Tanpa Substansi)

Kontestasi politik dalam satu dekade terakhir—terutama sejak Pilkada DKI 2017 hingga Pemilu-Pemilu berikutnya—telah meninggalkan residu keterbelahan yang mendalam. Para elite politik secara pragmatis menggunakan sentimen agama dan suku sebagai bahan bakar murah untuk mendulang suara.

Masyarakat dibelah menjadi "kita" versus "mereka", yang benar versus yang salah, yang nasionalis versus yang agamis. Ketika agama dan suku (yang diadopsi dari Sila Pertama dan Ketiga) dijadikan alat untuk memisahkan, bukan mempersatukan, maka Pancasila sedang dikhianati dari dalam oleh para pemimpin bangsa sendiri.

Keadilan Sosial yang Masih Berupa Angan-Angan

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", bisa dibilang merupakan sila yang paling menuntut pembuktian nyata, sekaligus yang paling sering diabaikan. Kotak-kotak di Indonesia tidak hanya berbentuk kotak ideologis, tetapi juga kotak ekonomi.

Ketika ketimpangan ekonomi antara pusat (Jawa) dan daerah (luar Jawa) masih menganga, dan ketika hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, maka persatuan menjadi sebuah kemewahan yang absurd.

Bagaimana mungkin kita meminta seseorang yang kelaparan atau tertindas oleh korporasi untuk merasa "satu bangsa" dengan para oligarki yang mengeruk kekayaan alam mereka? Ketidakadilan sosial adalah promotor utama disintegrasi bangsa.

Ruang Gema (Echo Chamber) Digital

Kehadiran media sosial bukannya menyatukan kita, melainkan sering kali mempertegas kotak-kotak yang ada. Algoritma media sosial menciptakan ruang gema (echo chamber) yang mengisolasi kita hanya dengan orang-orang yang berpikiran sama. Kita menjadi tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, mudah tersulut hoaks, dan dengan cepat melabeli kelompok lain yang berbeda pandangan sebagai musuh. Pancasila yang mengedepankan "Musyawarah dan Mufakat" (Sila Keempat) digantikan oleh budaya jempol yang saling memaki.

Menata Ulang Pancasila: Dari Jargon Menjadi Tindakan

Melihat realitas di atas, apakah itu berarti Pancasila telah gagal? Jawabannya: Tidak. Yang gagal bukan Pancasilanya, melainkan kita sebagai manusia Indonesia yang mengemban tugas mengamalkannya.

Pancasila bukanlah mantra sihir yang otomatis membuat 270 juta kepala berpikir sama hanya karena teksnya dibacakan setiap upacara hari Senin. Pancasila adalah sebuah proyek kerja yang belum selesai (an unfinished project). Ia membutuhkan konsistensi, keadilan, dan keteladanan untuk bisa benar-benar berfungsi sebagai pemersatu.

Untuk meruntuhkan kotak-kotak yang memisahkan kita, ada beberapa langkah sederhana yang rumit: hehehe kira-kira demikian isi kepala saya jika membayangkan Bangsa Indonesia. Selalu terbayang minyak dan air.

Keteladanan dari Atas: Para elite politik dan pejabat publik harus berhenti menggunakan Pancasila sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan moral atau kegagalan kinerja. Mereka harus menjadi contoh pertama dalam merawat kebhinekaan dan menegakkan keadilan. Termasuk merawat alam. Seperti dalam dokumenter pesta babi, alamnya sungguh asri.

Pembumian melalui Keadilan Ekonomi: Negara harus hadir untuk menyelesaikan ketimpangan. Persatuan sejati hanya akan lahir jika setiap warga negara—apapun agamanya, di mana pun ia tinggal—merasakan hak yang sama atas kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Keadilan sosial adalah fondasi utama dari persatuan. Keadalian semakin nyata ketika gaji guru naik 300 persen, ehhhhhh ehem..ehm...gaji hakim maksudnya.

Pendidikan Kewargaan yang Empatis: Kurikulum pendidikan kita harus diubah. Pancasila jangan lagi diajarkan dengan metode doktriner dan hafalan yang menjemukan. Anak-anak muda harus diajak langsung mengalami keberagaman, berdialog dengan kelompok yang berbeda, dan menumbuhkan empati sosial agar mereka tidak mudah terjebak dalam kotak-kotak prasangka.

Pancasila sebagai alat pemersatu bukanlah sebuah mitos, tetapi ia juga bukan sebuah kepastian yang terberi secara gratis. Ia adalah sebuah potensi luhur yang efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan kita untuk menghidupkannya.

Indonesia yang hari ini tampak berkotak-kotak adalah alarm keras bagi kita semua. Itu adalah bukti bahwa selama ini kita terlalu malas; kita mengira persatuan akan bertahan selamanya hanya dengan modal membaca teks Pancasila setahun sekali. Kita lupa bahwa persatuan harus dirawat setiap hari melalui sikap toleran, penegakan hukum yang adil, dan distribusi kesejahteraan yang merata.

Jika kita ingin kotak-kotak sosial itu runtuh, mari kita kembalikan Pancasila ke fungsi utamanya: bukan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai komoditas politik, dan bukan sebagai hiasan dinding belaka. Jadikan Pancasila sebagai kompas moral yang hidup di dalam sanubari, yang menggerakkan tangan kita untuk merangkul—bukan memukul—mereka yang berada di luar kotak kita. Hanya dengan cara itulah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata-kata indah yang mencengkeram kaki Garuda, melainkan realitas yang nyata dalam detak jantung kehidupan berbangsa.